Ramai-ramai Kritik Larangan Buka Puasa Bersama yang Dikeluarkan oleh Jokowi

JAKARTA – WARTA CIANJUR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar momen buka puasa bersama ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 H.

Hal itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang diteken sekretaris kabinet Pramono Anung, Selasa (21/3). Adapun alasan yang tercantum, yakni karena saat ini masih dalam transisi pandami covid-19 menuju endemi.

Larangan tersebut menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Berikut tanggapan para tokoh terkait larangan bukber tersebut.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Din Syamsudin mengkritik larangan para pejabat dan pegawai di pemerintahan menggelar buka puasa bersama sepanjang bulan Ramadan tahun ini.

“Larangan Presiden Joko Widodo bagi pejabat instansi pemerintah untuk adakan buka puasa bersama seperti dalam edaran Menseskab Pramono Anung tidak arif dan tidak adil,” ucap Din dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).

Menurut Din, larangan itu malah terkesan tidak memahami makna dan hikmah dari prosesi buka puasa bersama di bulan Ramadan. Baginya, buka puasa bersama menjadi ajang meningkatkan silaturahmi dan positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, dia menilai alasan dilarang gelar buka puasa lantaran masih ada bahaya Covid-19 itu mengada-ngada. Ia pun bertanya Jokowi yang belakangan kerap menghadiri sejumlah keramaian.

“Bukankah Presiden sendiri melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pesta pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan? Begitu juga bukankah Presiden terakhir ini sering berada di kerumunan?” tanya dia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pendapat senada datang dari Cholil Nafis. Ia berpendapat tak tepat jika momen buka puasa bersama instansi pemerintah dilarang.

“Pelarangan acara buka puasa bersama meskipun hanya untuk instansi kurang tepat dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan kita,” cuit Cholil dikutip dari akun twitternya @cholilnafis. CNNIndonesia sudah diizinkan untuk mengutip cuitannya tersebut.

Ia menilai buka puasa bersama sebagai tradisi baik pada bulan Ramadan 1444 H. Tradisi ini, jelas Cholil, tak beda jauh dengan tradisi kondangan pernikahan maupun konsolidasi.

“Hemat saya buka puasa bersama itu baik dan tak beda dengan kumpul-kumpul kondangan, pertemuan dengan pendukung dan konsolidasi,” sebut dia.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)

Yusril Ihza Mahendra menyarankan Jokowi untuk tidak melarang kegiatan buka bersama baik di lingkungan instansi pemerintahan maupun masyarakat.

Pria yang juga sebagai Ahli Hukum Tata Negara ini khawatir gerakan tersebut sebagai gerakan anti Islam.

“Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah Jokowi anti Islam,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (22/3/2023).

Yusril mengatakan walaupun surat dari Seskab tersebut ditujukan kepada para pejabat pemerintah, tetapi larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di instansi internal pemerintahan.

Karenanya, nilai dia, surat itu berpotensi diperluas maknanya sebagai larangan berbuka puasa di masyarakat.

Menurut Yusril, surat yang bersifat “rahasia” tetapi bocor ke publik itu bukan surat yang didasarkan atas kaidah hukum tertentu, melainkan sebagai kebijakan (policy) belaka sehingga setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat-mudharatnya.

Yusri lantas menyampaikan saran supaya Sekretaris Kabinet meralat surat itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan buka puasa bersama.

Sumber : CNNIndonesia